apa itu keuangan daerah. Dana Alokasi Umum. apa itu keuangan daerah

33 Th. Auditor. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan . 2. Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa “Belanja daerah adalah ewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat di Indonesia. bagi kamu yang tertarik untuk memahami lebih jauh mengenai tata kelola keuangan negara dan daerah di yang diterapkan di Indonesia, berikut beberapa paparannya. Keadaan uang. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Waktu baca: 3 menit Setiap negara dan daerah tentu memiliki sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah masing–masing yang tentunya sangat diperlukan untuk menjamin kemajuan negara yang bersangkutan, tak terkecuali di negara kita ini. Oleh karena itu pemerintah daerah . 1. Secara garis besar, fungsi pemerintahan pusat ada 3 macam, yaitu: fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif. Sedangkan akuntansi komersial berstandar pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ketentuan dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 4 Tujuan dan Fungsi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 2. Salah satu dari pajak tersebut adalah pajak daerah. Untuk memudahkan, berikut tabel perbedaan pengelolaan laporan keuangan keuangan oleh institusi pemerintah dan non pemerintah: Laporan Keuangan Sektor Publik. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 apabila dihitung dengan menggunakan trend. Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kontribusi wajib ke daerah memiliki sejumlah fungsi, antara lain: 1. (2005). Kenyataan menunjukkan bahwa selama ini pengelolaan keuangan dan anggaran daerah masih dengan sistem tradisional, dengan ciri utamanya yaitu: a) struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item, dan b) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism. Terdapat perbedaan klasifikasi perkiraan antara SKPD dengan SKPKD yaitu, tidak semua perkiraan yang ada pada akuntansi SKPD ada pada akuntansi SKPKD. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah: Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi nontunai dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah;Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan. Rentabilitasnya Menjadi Lebih Detail. (3) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah. 07/2021 tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. BAB II KAJIAN TEORITIS. Apa pengertian, fungsi, mekanisme, dan tujuan penyusunan APBN? Pengertian APBN. Masih banyak yang belum tahu apakah BUMN itu lembaga pemerintah atau bukan. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 3. CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan Kepala Badan Keuangan bertanggung jawab sebagai Kepala SKPKD yang bertindak secara hukum sebagai PPKD selaku BUD dapat bebas dari tanggung jawab hukum dengan jalan menyerahkan dan/atau membiarkan tanggungjawabnya “dikudeta” atau dengan “menjebak” pejabat pengelola keuangan. admin. Gajayana 50 Malang HP. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pendapatan asli daerah merupkaan sumber keuangan daerah yang digali dari ilayah daerah yang bersangkutan. Ardian menyampaikan, Kemendagri sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Machfud Sidik,MSc. 30 Tahun2011. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah pada pasal 74, Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan beberapa tugas sebagai berikut : pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang. Tujuan utama dari APBN adalah menjadi pedoman kegiatan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Rakyat (DPR), sehingga apa yang tercantum dalam anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan merupakan hasil perhitungan yang kemudian merupakan kebijakan politik yang menyangkut keuangan Negara. Data dalam SEKI disusun dengan menggunakan data primer dari Bank. perlu menyiapkan sumber daya . , MH bersama Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, SE menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 yang bertempat di Kantor BPK Perwakilan Jawa. 2) Fokus pada bisnis yang lebih memberi keuntungan. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun . 000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp523. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD. 1999 tentang Pemerintahan . Selain itu, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang. 1 1. Retribusi Daerah-LO disajikan sebesar hak atau penerimaan Retribusi Daerah pada RKUD, bendahara penerimaan, atau pihak yang diberi otorisasi oleh BUD, untuk menerima setoran retribusi daerah. . Era otonomi semu ini berlangsung selama 25 tahun sampai dengan pelaksanaan otonomi luas dan nyata berdasarkan UU No. Sedangkan menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa:Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerinth daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar pemakai (Bastian , 2001 dalam Patriati, 2010). H. Dasar Pengetahuan. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pusat. OPINI - Ada fenomena menarik dalam pengelolaan keuangan daerah belakangan ini, yakni seringnya terjadi sisa anggaran (SILPA) dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a. A. Subagian Hukum – Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2019. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban. Selain itu, dalam. 3. c. manusia yang berkompeten untuk . Neraca. 41/2007 yang telah dicabut? 4. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah dalam aspek pengelolaan keuangan daerah disebut sebagai otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Media Defis – Edisi XVII 2017. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi,. 23 Tahun 2014, bentuk. Ada 3 tujuan utama mengapa manajemen anggaran daerah itu sangat. Dalam menjalankan pemerintahan di suatu desa, pemerintah desa tentu memerlukan sejumlah dana. Beban aset yang dimaksud seperti pajak, biaya perawatan, dan lainnya. Mekanisme pengelolaan keuangan negara. Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya (APBD) Pemda telah menetapkan prediksi akan terjadi defisit, yakni pendapatan daerah tidak. Harapannya adalah tercapainya. keuangan daerah di 38 daerah di Jawa timur dengan menggunakan modifikasi kuesioner Bank Dunia (2007). Sementara, transfer ke daerah meliputi dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut: 1) Analisis Surplus/Defisit APBD. Apakah yang menjadi dasar Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan APBD? 2. UU No. BKD bertanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, serta menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan mengenai pengelolaan keuangan daerah beserta tahapannya berikut ini!ERA UU No. Apa tindak lanjut dengan diterbitkannya PP No. Mengingat, dengan kondisi keuangan daerah yang Bukti transasksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada sistem pencatatan keuangan daerah meliputi: Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nota debet bank. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan. (1) Penyelenggaraan SIKD dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DJPKPD). Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan konsekuensi dari desentralisasi penyerahan urusan pusat dan daerah. Aplikasi mudah untuk melihat informasi terkini, merencanakan dan mengelola keuangan. Menurut Mamesah (1995 :16) “ keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang. Lalu yang termasuk dana perimbangan adalah DBH, DAU, dan DAK. KUNINGAN-Bupati Kuningan H. KPBU – Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 4. dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK. bagi kamu yang tertarik untuk memahami lebih jauh mengenai tata kelola. 07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas. pemberian bimbingan teknis informasi keuangan daerah; Apa itu retribusi daerah bisa diantikan sebagai salah satu bentuk penerimaan suatu wilayah selain pajak daerah. Namun presiden tidak berkeja sendiri, presiden dibantu oleh lembaga-lembaga negara yang lain. Beragam tujuan yang bisa dicapai ketika sebuah perusahaan melakukan divestasi, di antaranya: 1) Mengurangi beban dan menambah pendapatan. Adapun cara analisa yang digunakan meliputi: a. Upaya untuk menghimpun dana guna mendirikan usaha baru atau memperluas usaha, misalnya dengan menjual saham, obligasi, atau surat berharga, atau komposisi di antara ketiganya; 2. Ketentuan Umum Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 2. Pihak Terkait a. Analisis ini disajikan dengan 2 pendekatan menurut (PP 58 Tahun 2005) yaitu: Surplus/Defisit = Pendapatan Daerah - Belanja Daerah, sedangkan menurut PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 72 Tahun 2006 yaitu: Surplus/Defisit = (Pendapatan -. 1. TJAHJANULIN DOMAI, MS Lab. Pada dasarnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah sama dengan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). 1. ABSTRAK. Di sisi lain, secara teknis, pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi. 15 Tahun. Pengertian keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan. id, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menjelaskan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bukan hanya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah semata. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kinerja Keuangan Daerah juga berkait dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka patut diketahui apa itu pembangunan, apa itu pembangunan nasional kaitannya pembangunan daerah. Laporan perubahan ekuitas. Likuiditas Jadi Transparan. Makna luasnya, penganggaran meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban anggaran yang biasa. 2011 : 82) Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara dan uang rakyat, yangDefinisi. Berdasarkan Pasal 72 UU 6/2014jo. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: (a). 1 Desain Penelitian. Keuangan (bahasa Inggris: finance) mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya. 1 Akuntabilitas. 07/2021 tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. Adapun unsur-unsur Pengelola keuangan daerah terdiri dari: Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada 3 tujuan utama mengapa manajemen anggaran daerah itu sangat penting khususnya untuk belanja. Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) GAMBARAN UMUM. 1. Bila harus mendedahkan niat di balik suatu kebijakan, terpaksa aku akan mengingat Ragnar Lothbrok. 249. UU No. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. UU HKPD Bisa Dongkrak Pendapatan Daerah. Pendahuluan 1. PENDAHULUAN Pelaksanaan UU No. com Definisi keuangan daerah ialah segala hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang, juga semua hal dalam bentuk uang ataupun barang yang bisa dijadikan kekayaan daerah selama belum dikuasai oleh pihak lain, daerah dengan kedudukan lebih tinggi atau negarasesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-16/PB/PB. konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu : 1. menurut ulasan di atas, UP dan semacamnya tidak diperlukan. 22 Tahun 1999 dan UU No. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam. Terdapat beberapa unsur APBD, yaitu: Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. Sehubungan dengan pentingnya kedudukan dari keuangan daerah ini maka pemerintah daerah tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara efektif dan efesien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. 32/1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri mulai digodok pada 1952. Obligasi Daerah di Indonesia Sesuai PP No. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho, 1998). Alokasi Umum suatu daerah, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang. Keuangan Daerah setidaknya ada 10 jabatan pengelola keuangan daerah. Definisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut Ramli (2016: 5) laporan keuangan oleh pemerintah daerah tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. s. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan. 345. Dewasa ini, banyak pihak yang mulai menaikkan tingkat awareness dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga untuk mengakomodasi hal itu, pemerintah telah menetapkan 1 paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 April 1952, Panitia Perimbangan Keuangan dibentuk dan diketuai oleh Moh Nasrun, yang menghasilkan UU No. Anda dapat mengunduh dokumen ini. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Daftar Isi. Daerah menyusun RPJP nasional ditetapkan Jangka Menengah (5. co. Menteri PPN/Bappenas. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan. Menteri Keuangan saat ini adalah Sri Mulyani Indrawati yang menjabat sejak 27 Juli 2016 menggantikan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. kemandirian n dan trend efektivitas keuangan daerah dan tahun ke 0 yang diacu adalah pada tahun 2002 kemudian berturut-turut sampai dengan tahun 2010 kemudian hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4. Perbedaan utama antara pelimpahan kewenangan secara delegasi dan mandat adalah terkait tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelimpahan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) telah diterbitkan. Mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan APBD berlangsung. Tata usaha keuangan daerah tidak lagi memadai untuk dijadikan sebagai penghasil informasi yang dikehendaki oleh PP Nomor 105. Pasal 3. Kondisi. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, bantuan keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan . Menurut Permendagri No. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik di daerah. pengelolaan keuangan BLUD diatur pula sebagai berikut:10 a. Namun, dalam RUU BI Pasal 9A dan B disebutkan adanya Dewan Moneter. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK. KEMENTERIAN DALAM NEGERI UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004 PP PP PP UU 23/2014 ttg. laporan realisasi anggaran; b. Jakarta -. Sekretaris Daerah sebagai koordinator. Otonomi Daerah Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Definisi. atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalian sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003). Bagaimanakah. Keuangan di Indonesia diatur oleh Kementerian Keuangan Indonesia yang membidangi keuangan dan kekayaan negara. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan urusan pemerintahan. KT 03 dalam Fasilitas KITE? Jum'at,. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Dikutip dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, surplus APBD adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan. Apakah yang disebut dengan mandatory spending? Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Menurut Medina (2012), terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya tranparansi keuangan, yaitu: Baca Juga. Maka dari itu, pelimpahan tugas kepada pemda dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (money follow functions) (Hastuti, 2018).